Sekilas Tentang Risk Based Bank Rating

Risk Based Bank Rating

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No. 13/1/PBI/2011 tentang sistem penilaian tingkat kesehatan bank maka bank wajib memelihara danatau meningkatkan tingkat kesehatan bank dengan menerapkan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko dalam melaksanakan kegiatan usaha. Bank wajib melakukan penilaian kesehatan dengan menggunakan pendekatan risiko (risk based banking rating), baik secara individual maupun secara konsolidasi. Bank wajib melakukan penilaian sendiri (self assessment) atas tingkat kesehatan bank paling kurang setiap semester untuk posisi bulan Juni dan Desember.

Dengan adanya aturan PBI ini, yang membuat tingkat kesehatan bank diterapkan dengan menggunakan pendekatan risiko (RBBR), berarti secara otomatis, tingkat kesehatan bank dengan menggunakan analisis CAMELS sudah dicabut atau tidak dipergunakan lagi sejak awal thn 2012. Faktor2-faktor penilaian tingkat kesehatan bank meliputi: Profil Risiko (risk profil), Good Corporate Governance (GCG), Rentabilitas (earnings) dan permodalan (capital).

Untuk faktor pertama dalam RBBR adalah profil risiko yg menggambarkan eksposur risiko yg dihadapi oleh bank sebagai konsekuensi dari kinerja dan/atau strategi bisnis bank. Berdasarkan lampiran Surat Edaran Bank Indonesia No. 13/23/DPNP tgl 25 Oktober 2011, BI mengklasifikasikan risiko ke dalam 8 jenis risiko dan secara umum dibagi ke dalam 2 kategori risiko, yaitu risiko yang dapat diukur (kuantitatif) dan risiko yang sulit diukur (kualitatif). Untuk risiko yang dapat diukur terbagi 4 yaitu: risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, dan risiko operasional

Untuk faktor kedua dari RBBR adalah penilaian GCG yang didasarkan pada tiga aspek utama yaitu, governance structure, governance process, dan governance outcomes. Governance structure mencakup pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Komisaris dan Direksi serta kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite. Governance Process mencakup penerapan fungsi kepatuhan bank, penanganan benturan kepentingan, penerapan fungsi audit intern dan ekstern, penerapan manajemen risiko, termasuk sistem pengendalian intern, penyediaan dana kepada pihak terkait dan dana besar, serta rencana strategis bank. Governance outcomes mencakup transparansi kondisi keuangan dan non-keuangan, laporan pelaksanaan GCG dan pelaporan internal. Untuk faktor ketiga dan keempat dr RBBR ini yaitu earnings dan permodalan hampir sama dgn metode analisis CAMELS yang prnh djelaskan sebelumnya.

Untuk earnings atau rentabilitas yaitu kemampuan menghasilkan laba yang dinilai memadai untuk bank umum konvensional. Hal itu mencerminkan bahwa laba yang diperoleh umumnya melebihi target dan mendukung permodalan bank. Sementara untuk faktor permodalan atau capital, secara umum juga dinilai memadai. Bagi bank yang dinilai masih perlu meningkatkan modal untuk mendukung kegiatan usaha, BI antara lain meminta agar pemegang saham bank menambah modal, mencari investor baru dan/atau mengurangi proporsi pembagian dividen kepada pemegang saham.

Peringkat Komposit (PK) Tingkat Kesehatan Bank ditetapkan berdasarkan analisis secara komprehensif dan terstruktur terhadap peringkat setiap faktor, dengan memerhatikan materialitas dan signifikansi masing-masing faktor, serta mempertimbangkan kemampuan bank dalam menghadapi perubahan kondisi eksternal yg signifikan.

PK – 1 mencerminkan kondisi bank secara umum sangat sehat, sehingga dinilai sangat mampu menghadapi pengaruh negatif yg signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya. Apabila terdapat kelemahan, maka secara umum kelemahan tersebut tidak signifikan;

PK – 2 mencerminkan kondisi bank secara umum sehat sehingga mampu menghadapi pengaruh negatif yg signifikan;

PK – 3 mencerminkan kondisi bank secara umum cukup sehat sehingga dinilai cukup mampu menghadapi pengaruh negatif yg signifikan; dan

PK – 4 mencerminkan kondisi bank secara umum kurang sehat sehingga kurang mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan.

Otoritas Jasa Keuangan

SEKILAS TENTANG OJK (OTORITAS JASA KEUANGAN)

OJK adalah singkatan dari Otorisasi Jasa Keuangan, sebelum mengenal lebih lanjut tentang OJK kita harus lebih dahulu mengerti apa yang dimaksud dengan Jasa Keuangan. Jasa keuangan secara umum adalah istilah yang digunakan untuk merujuk jasa yang disediakan oleh industry atau organisasi keuangan salah satu bentuk perusahaan yang menyediakan jasa keuangan adalah bank, asuransi, kartu kredit dan sekuritas. Sejarah singkat mengenai Jasa Keuangan, dapat dilihat kembali dari perkembangan di amerika serikat sejak dikeluarkannya Gramm-Leach-Bliley Act pada akhir tahun 1990 yang memungkinkan perusahaan yang beroperasi di industry keuangan AS untuk bergabung.

Sedangkan yang dimaksud dengan OJK sendiri kita dapat mellihatnya pada UU no 21 tahun 2011. Menurut Kepala Biro Perasuransian Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) Isa Rachmatarwata dengan pembentukan OJK diharapkan dapat berperan sebagai badan pengawas industry keuangan yang bersifat netral dan konsisten dalam menjalankan aturan yang berlaku.

A.    Pengertian OJK

Menurut UU No 21 tahun 2011 Bab I pasal 1 ayat 1 yang dimaksud dengan OJK "adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini."

Pada dasarnya UU mengenai OJK hanya mengatur mengenai pengorganisasian dan tata pelaksanaan kegiatan keuangan dari lembaga yang memiliki otoritas pengaturan dan pengawasan terhadap sektor jasa keuangan. Diharapkan dengan dibentuknya OJK ini dapat dicapai mekanisme koordinasi yang lebih efektif di dalam menangani permasalahan yang timbul dalam sistem keuangan sehingga dapat lebih menjamin tercapainya stabilitas sistem keuangan dan agar adanya pengaturan juga pengawasan yang lebih terintegrasi.

B.     Tugas Seksi Jasa Keuangan

Menurut pasal 6 dari UU No 21 tahun 2011 tugas utama dari OJK adalah berupa melakukan pengaturan dan juga pengawasan terhadap kegiatan berikut :

·        Kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan

·        Kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal

·        Kegiatan jasa keuangan di sektor Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya.

Dalam menjalankan tugas pengaturan dan pengawasan, OJK mempunyai wewenang:

       Terkait Khusus Pengawasan dan Pengaturan Lembaga Jasa Keuangan Bank yang meliputi :

o    Perizinan untuk pendirian bank, pembukaan kantor bank, anggaran dasar, rencana kerja, kepemilikan, kepengurusan dan sumber daya manusia, merger, konsolidasi dan akuisisi bank, serta pencabutan izin usaha bank; dan

o    Kegiatan usaha bank, antara lain sumber dana, penyediaan dana, produk hibridasi, dan aktivitas di bidang jasa;

o    Pengaturan dan pengawasan mengenai kesehatan bank yang meliputi: likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, kualitas aset, rasio kecukupan modal minimum, batas maksimum pemberian kredit, rasio pinjaman terhadap simpanan, dan pencadangan bank; laporan bank yang terkait dengan kesehatan dan kinerja bank; sistem informasi debitur; pengujian kredit (credit testing); dan standar akuntansi bank;

o    Pengaturan dan pengawasan mengenai aspek kehati-hatian bank, meliputi:  manajemen risiko; tata kelola bank; prinsip mengenal nasabah dan anti pencucian uang; dan pencegahan pembiayaan terorisme dan kejahatan perbankan; dan pemeriksaan bank.

       Terkait Pengaturan Lembaga Jasa Keuangan (Bank dan Non-Bank) yang meliputi :

o    Menetapkan peraturan dan keputusan OJK;

o    Menetapkan peraturan mengenai pengawasan di sektor jasa keuangan;

o    Menetapkan kebijakan mengenai pelaksanaan tugas OJK

o    Menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan perintah tertulis terhadap Lembaga Jasa Keuangan dan pihak tertentu;

o    Menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan pengelola statuter pada Lembaga Jasa Keuangan;

o    Menetapkan struktur organisasi dan infrastruktur, serta mengelola, memelihara, dan menatausahakan kekayaan dan kewajiban; dan

o    Menetapkan peraturan mengenai tata cara pengenaan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.

       Terkait Pengawasan Lembaga Jasa Keuangan (Bank dan Non-Bank) yang meliputi :

o    Menetapkan kebijakan operasional pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan;

o    Mengawasi pelaksanaan tugas pengawasan yang dilaksanakan oleh Kepala Eksekutif;

o    Melakukan pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, perlindungan Konsumen, dan tindakan lain terhadap Lembaga Jasa Keuangan, pelaku, dan/atau penunjang kegiatan jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan;

o    Memberikan perintah tertulis kepada Lembaga Jasa Keuangan dan/atau pihak tertentu;

o    Melakukan penunjukan pengelola statuter;

o    Menetapkan penggunaan pengelola statuter;

o    Menetapkan sanksi administratif terhadap pihak yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan; dan

o    Memberikan dan/atau mencabut: izin usaha, izin orang perseorangan, efektifnya pernyataan pendaftaran, surat tanda terdaftar, persetujuan melakukan kegiatan usaha, pengesahan, persetujuan atau penetapan pembubaran dan penetapan lain.

C.     Asas-asas OJK dalam menjalankan kegiatan

Untuk melaksanakan kegiatannya OJK sendiri juga mempunyai asas-asas tertentu yang harus dijadikan pedoman yaitu :

1.      Asas Independensi, tentang sifat independensi OJK dalam melaksanakan kegiatannya

2.      Asas Kepastian Hukum, bahwa OJK mengutamakan landasan dari UU yang berlaku untuk melakukan kegiatannya

3.      Asas Kepentingan Umum, bahwa semua kegiatan OJK didasarkan untuk melindungi dan memajukan kepentingan umum

4.      Asas Profesionalitas

5.      Asas Integritas, OJK selalu berpegang teguh pada nilai moral dalam setiap tindakan dan keputusan yang diambilnya 

6.      Asas Keterbukaan 

7.      Asas Akuntabilitas, bahwa semua kegiatan dari OJK sendiri dapat dipertanggungjawabkan kepada public
 

D.    Tantangan dan Kelemahan dari OJK

Dengan digabungkannya kegiatan dan pengawasan sector keuangan menjadi OJK tentu ada tantangan dan kelemahan yang menyertainya, salah satu bentuk tantangan terbesar efektivitas dan kredibilitas OJK. Seperti yang sudah kita ketahui selama ini sector jasa keuangan di Indonesia masih bisa tergolong lemah terhadap krisis keuangan global.

Salah satu penyebabnya adalah masih terkonsentrasi pada perbankan. Bank menghadapi masalah struktural lemahnya permodalan, rendahnya variasi pendanaan, dan risiko UMKM sehingga mengakibatkan masih tingginya biaya dana dan suku bunga perbankan. Diharapkan kelemahan ini dapat diatasi dengan sektor jasa keuangan akan diatur dan diawasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Menurut Anggito Abimanyu Dosen Fakultas Ekonomika dan Bisnis UGM, Yogyakarta berikut ini adalah beberapa tantangan dari OJK

Tantangan Pendalaman

Apabila kita meninjau aset sektor jasa keuangan dan kapitalisasi pasar modal, kita tertinggal dibandingkan dengan negara berkembang lain. Salah satu tujuan dari pembentukan OJK menurut UU adalah agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan dapat diintegrasikan sehingga dapat meningkatkan efisiensi dan memudahkan koordinasi. Tantangan utama yang dihadapi di sektor keuangan di Indonesia adalah konsekuensi dari pendalaman sektor keuangan, kerentanan pada risiko global, dan kredibilitas OJK.

Sektor keuangan merupakan "pusat" dari sistem dalam sebuah perekonomian. Kegagalan sektor keuangan dapat melemahkan kinerja seluruh sistem dalam perekonomian (Joseph Stiglitz, 1994). Salah satu kunci utama pendalaman keuangan adalah akselerasi pertumbuhan ekonomi melalui ekspansi akses untuk pihak-pihak yang tak memiliki kecukupan finansial. Tak kalah penting adalah kekuatan struktur permodalan, infrastruktur, dan inovasi produk jasa keuangan.

Yang menjadi masalah adalah bahwa inovasi produk keuangan juga memiliki resiko tersendiri yaitu pertumbuhan produk derivatif (suatu cara untuk membuat para pemegang dana memiliki rasa aman, tetapi eksesnya tidak dapat diperkirakan) sangat cepat dan pada umumnya (80 persen) produk derivatif berupa over the counter (OTC) dalam bentuk forex options dan future, credit default swap (CDS), dan OTC lainnya.

Kerentanan Terhadap Krisis Global

Sektor jasa keuangan di Indonesia masih sangat rentan pada gejolak eksternal. Krisis keuangan dapat terjadi sebagai akibat dari efek ketularan, baik dari negara tetangga, lingkup regional, maupun global. Dampak krisis moneter 1998 terhadap perekonomian Indonesia sangat besar, dengan biaya pemulihan krisis mencapai 60 persen dari PDB. Sektor perbankan Indonesia praktis kolaps jika pemerintah tidak merekapitalisasi perbankan. Krisis 1998 memberikan pelajaran mengenai pentingnya kehati-hatian dan pengelolaan serta pengawasan perbankan yang profesional.

Kepercayaan Terhadap OJK

OJK adalah lembaga otoritas yang dibentuk dari integrasi dua lembaga besar, yaitu Direktorat Pengatur dan Pengawas Perbankan BI dan Bapepam-LK Kementerian Keuangan. Selain kendala kelambanan waktu, efektivitas lembaga, dan cakupan wilayah kerja, OJK menghadapi permasalahan dalam mencapai model integrasi yang optimal karena peran dan kepentingan masing-masing cenderung berbeda, yakni antara prinsip prudensial pada perbankan dan lembaga keuangan serta keterbukaan pada pasar modal.

Sedangkan mengenai masalah kelemahan OJK sendiri, menurut Calon Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Mulia P Nasution kelemahan dari OJK antara lain soal pengaturan dan pengawasan dalam satu organisasi secara terpadu namun beliau juga mengatakan bahwa dengan organisasi yang mengatur dan mengawasi yang baru ini, mestinya bisa bekerja dengan baik dibandingkan dengan organisasi yang sekarang.

Laporan Keuangan dan Ikhtisar Keuangan

Yasinta Permana Dewi (20130730040)

Fernanda Ayu Arimbi (20130730041) 
Wulan Mufitasari (20130730017)
Yuyun Andriyani (20130730024)

PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAK

LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN

31 DESEMBER 2011,2012, DAN 2013

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

No	Pos-pos	2011	2012	2013
ASET
1	Kas	6,197,731	7,969,378	10,089,927
2	Giro pada Bank Indonesia	18,895,328	22,422,083	23,130,059
3	Giro pada Bank lain Dikurangi : cadangan kerugian penurunan nilai	2,130,270	5,844,375       (3,369)	4,103,838       (1,709)
			5,841,006	4,102,129
4	Penempatan pada bank lain dan Bank Indonesia Dikurangi : cadangan kerugian penurunan nilai	49,328,028	32,621,101         (4,439)	23,474,807         (2,105)
			32,616,662	23,472,702
5	Surat-surat berharga Dikurangi : cadangan kerugian penurunan nilai	7,627,768	9,816,541     (15,571)	11,980,133       (14,435)
			9,800,970	11,965,698
6	Surat-surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali Dikurangi : cadangan kerugian penurunan nilai	2,289,462	-             -	1,896,556             -
			-	1,896,556
7	Wesel ekspor dan tagihan lainnya Dikurangi : cadangan kerugian penurunan nilai	1,853,144	2,842,311       (2,812)	3,422,363       (5,484)
			2,839,499	3,416,879
8	Tagihan akseptasi Dikurangi : cadangan kerugian penurunan nilai	7,822,309	10,171,575       (94,421)	11,548,946       (70,093)
			10,077,154	11,478,853
9	Tagihan derivative Dikurangi : cadangan kerugian penurunan nilai	24,015	10,571              -	177,839               -
			10,571	177,839
10	Pinjaman yang diberikan Dikurangi : cadangan kerugian penurunan nilai	163,533,423     (7,028,915)	200,742,305    (6,907,635)	250,637,843    (6,880,036)
		156,504,508	193,834,670	243,757,807
11	Obligasi pemerintah Setelah penyesuaian         atmortisasi diskonto dan premi	36,957,800	38,561,005	41,431,956
12	Pajak dibayar di muka	-	29,365	816,858
13	Beban dibayar di muka	-	1,053,822	1,221,123
14	Penyertaan saham Dikurangi : cadangan kerugian penurunan nilai	24,335	44,097 (20,071)	61,501 (21,994)
			24,026	39,507
15	Asset lain-lain – neto	4,655,153	3,312,032	3,156,891
16	Asset tetap Dikurangi : akumulasi penyusutan	4,052,708	9,687,746 (5,096,158)	11,181,236 (5,667,667)
			4,591,588	5,513,569
17	Asset pajak tangguhan – neto	695,602	319,675	986,462
TOTAL ASET		299,058,161	333,303,506	386,654,815
LIABILITAS DAN EKUITAS
I.                   LIABILITAS
1	Liabilitas segera	2,161,199	2,725,597	1,759,870
2	Simpanan nasabah	231,295,740	257,660,841	291,890,195
3	Simpanan dari bank lain	7,018,529	3,245,243	3,184,983
4	Liabilitas derivatif	374,257	454,647	1,181,732
5	Liabilitas akseptasi	4,479,042	4,624,501	6,198,972
6	Beban yang masih harus dibayar		23 527,362	482,905
7	Utang pajak - Pajak penghasilan badan - Pajak lainnya	145,021	163,864 78,519	273,405 50,552
8	Imbalan kerja	-	2,565,874	3,149,697
9	Penyisihan	-	54,774	104,092
10	Liabilitas lain-lain	6,750,931	4,158,421	5,707,851
11	Surat-surat berharga yang diterbitkan	264,622	4,768,810	6,036,533
12	Pinjaman yang diterima	8,725,796	8,749,762	18,950,523
TOTAL LIABILITAS		261,215,137	289,778,215	338,971,310
II.                EKUITAS
1	Ekuitas diatribusikan kepada pemilik entitas induk
2	Modal saham: - Seri A Dwiwarna - nilai nominal  Rp7.500 per saham (dalam Rupiah penuh) - Seri B - nilai nominal Rp7.500 per saham (dalam Rupiah penuh) - Seri C - nilai nominal Rp375 per saham (dalam Rupiah penuh)
3	Modal dasar: - Seri A Dwiwarna - 1 saham - Seri B - 289.341.866 saham - Seri C - 34.213.162.660 saham
4	Modal ditempatkan dan disetor penuh: - Seri A Dwiwarna - 1 saham - Seri B - 289.341.866 saham - Seri C - 18.359.314.591 saham  9,054,807 9,054,807	9,054,807	9,054,807	9,054,807
5	Tambahan modal disetor	14,568,468	14,568,468	14,568,468
6	Transaksi dengan kepentingan nonpengendali		(62,862)	(62,862)
7	Rugi yang belum direalisasi atas efek-efek dan Obligasi Pemerintah dalam kelompok tersedia untuk dijual, setelah pajak tangguhan	(216,515)	(129,680)	(2,933,465)
8	Selisih kurs karena penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing	48,092	73,002	4,944
9	Bagian efektif atas perubahan nilai wajar instrumen derivatif yang memenuhi lindung nilai arus kas	(143,749)	(101,248)	(43,492)
10	Saldo laba    Sudah ditentukan     penggunaannya ·         Cadangan umum dan wajib ·          Cadangan khusus     Tidak ditentukan  penggunaannya Total saldo laba	1,933,959 1,488,994	2,426,105 2,163,168	2,778,412 2,868,474
		10,999,098	15,481,263	21,364,949
		14,422,051	20,070,536	27,011,835
12	Total ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk	37,733,154	43,473,023	47,600,235
13	Kepentingan Nonpengendali	109,870	52,268	83,270
TOTAL EKUITAS		37,843,024	43,525,291	47,683,505
TOTAL LIABILITAS DAN TOTAL EKUITAS		299,058,161	333,303,506	386,654,815

LAPORAN LABA RUGI KOMPREHENSIF KONSOLIDASIAN

TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL-TANGGAL 31 DESEMBER 2011,2012, DAN 2013

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

No	Pos-pos	2011	2012	2013
1	Pendapatan bunga dan pendapatan syari’ah	20,691,796	22,704,515	26,450,708
2	Beban bunga dan beban syari’ah	(7,495,982)	(7,245,524)	(7,392,427)
3	Pendapatan bunga dan pendapatan syari’ah – neto	13.195.814	15,458,991	19,058,281
4	Pendapatan operasional lainnya Provisi dan komisi lainnya Penerimaan kembali asset yang     telah dihapusbukukan Pendapatan premi asuransi Keuntungan dari asset keuangan  yang dimiliki untuk diperdagangkan Keuntungan dari penjualan asset keuangan yang diklasifikasikan tersedia untuk dijual Laba selisih kurs – neto Lain – lain	2.656.767 1.710.844  1.038.087 1.068.770 351.442  181.059 594.506	3,155,496 2,038,182 1,190,476 56,679 1,134,158 204,690 666,132	3,999,960 2,137,692 1,582,106 39,566 496,747 530,731 654,102
	Total pendapatan operasional lainnya	7.601.475	8,445,813	9,440,904
5	Pembentukan cadangan kerugian penurunan nilai	(2.420.704)	(2,524,677)	(2,707,694)
6	Beban operasional lainnya Gaji dan tunjangan Umum dan administrasi Underwriting asuransi Beban promosi Premi penjaminan Lain-lain	(5.042.161) (3.380.422) (910.485) (682.569) (369.322) (749.043)	(5,577,867) (3,920,571) (934,124) (820,454) (463,507) (1,022,581)	(6,083,876) (4,539,699) (1,088,021) (935,349) (509,222) (1,416,521)
	Total beban operasional lainnya	(11.134.002)	(12,739,104)	(14,572,688)
7	Laba operasional	7.242.583	8,641,023	11,218,803
8	Pendapatan bukan operasional-neto	218.725	258,539	59,362
9	Laba sebelum beban pajak Beban pajak    Kini    Tangguhan Total beban pajak	7.461.308  (1.404.219) (248.871) (1.653.090)	8,899,562 (1,528,370) (322,830) (1,851,200)	11,278,165 (2,182,964) (37,260) (2,220,224)
10	Laba tahun berjalan	5.808.218	7,048,362	9,057,941
11	Pendapatan komprehensif lain Selisih kurs karena penjabaran  laporan keuangan dalam mata uang asing Bagian efektif atas perubahan nilai wajar instrument derivative yang memenuhi lindung nilai arus kas Perubahan nilai wajar efek-efek dan obligasi pemerintah tersedia untuk dijual – neto Pajak penghasilan terkait dengan komponen pendapatan komprehensif lainnya	15.524 21.895  (637.355) 831.027 (48.165)	24,910 42,501 108,539 (21,708)	(68,058) 57,756 (3,504,731) 700,946
12	(KERUGIAN)/PENDAPATAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN SETELAH PAJAK	182.926	154,242	(2,814,087)
13	TOTAL LABA KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	5.991.144	7,202,604	6,243,854
14	LABA TAHUN BERJALAN DIATRIBUSIKAN KEPADA: Pemilik entitas induk Kepentingan nonpengendali TOTAL	5.825.904 (17.686) 5.808.218	7,046,145 2,217 7,048,362	9,054,345 3,596 9,057,941
15	LABA KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN DIATRIBUSIKAN KEPADA: Pemilik entitas induk Kepentingan nonpengendali TOTAL	6.007.817  (16.673) 5.991.144	7,200,391 2,213 7,202,604	6,240,258 3,596 6,243,854
16	LABA PER SAHAM DASAR DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMILIK ENTITAS INDUK (DALAM RUPIAH PENUH)	312	378	486

IKHTISAR KEUANGAN

(dalam miliar Rupiah, kecuali disebutkan lain)	2012	2011	2010
Neraca (miliar Rupiah kecuali EPS)
Total Assets	333,304	299,058	248,581
Kas, Giro dan Penempatan (Net)	68,849	76,551	58,775
Surat-surat berharga	9,801	7,628	13,181
Pinjaman yang Diberikan (Bruto)	200,742	163,533	136,357
Obligasi Pemerintah	38,561	36,958	32,556
Penyertaan (Net)	24	24	24
Simpanan Nasabah	257,661	231,296	194,375
Pinjaman yang Diterima dan Surat Berharga yang Diterbitkan	13,519	8,991	6,901
Pinjaman Subordinasi	-	-	-
Total Liabilitas	289,778	261,215	215,431
Kepentingan Non Pengendali	52	110	30
Ekuitas	43,473	37,733	33,120
Laba Rugi
Pendapatan Bunga	22,705	20,692	18,837
Beban Bunga	(7,246)	(7,496)	(7,080)
Pendapatan Bunga Bersih	15,459	13,196	11,738
Fee Income	8,446	7,601	7,044
Pendapatan Operasional	23,905	20,797	18,782
Beban Operasional	(12,739)	(11,134)	(9,643)
Beban Penyisihan Kerugian	(2,525)	(2,421)	(3,629)
Pendapatan Operasional Bersih	8,641	7,242	5,509
Pendapatan (Beban) Bukan Operasional Bersih	259	219	(24)
Laba Sebelum Pajak Penghasilan	8,900	7,461	5,485
Pajak Penghasilan	(1,851)	(1,653)	(1,382)
Laba Bersih setelah Pajak Penghasilan	7,048	5,808	4,103
Laba yang dapat diatribusikan kepada :
- Kepentingan Non-Pengendali	2	(18)	(1)
- Pemilik	7,046	5,826	4,102
Ratio Keuangan [%]
Return On Assets {ROA}	2.9	2.9	2.5
Return On Equity {ROE}	20.0	20.1	24.7
Net Interest Margin {NIM}	5.9	6.0	5.8
Fee Income to Operating Income	35.3	36.5	37.6
Pinjaman terhadap Jumlah Simpanan	77.5	70.4	70.2
Rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum	16.7	17.6	18.6
Laba Bersih per Saham (EPS) (Rp)	378	312	266
Ratio Lainnya [%]
NPL Bruto	2.8	3.6	4.3
NPL Netto	0.8	0.5	1.1
LLP/NPL Gross {Coverage Ratio}	123.0	120.8	120.6
CIR (Rasio Biaya Terhadap Pendapatan)	49.5	49.8	51.3
BOPO (Biaya Operasi/Pendapatan Operasional)	71.0	72.6	76.0
Net Operating Income/Employee (dalam juta Rp)	962	880	972
Posisi Devisa Netto (PDN)	2.2	2.8	4.4
Jumlah Outlet	1,590	1,369	1,153
Jumlah ATM	8,227	6,227	5,004
Jumlah Pegawai	24,861	23,639	19,315